DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Bersama Honorer Bahas Kejelasan Status dan Tindak Lanjut CPNS–PPPK
Petam, Senin 05 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan rapat bersama para tenaga honorer Kabupaten Sarmi dalam rangka membahas nasib dan kejelasan status tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi. Rapat ini juga menjadi forum penyampaian aspirasi terkait kelanjutan hasil seleksi CPNS Formasi Tahun 2021, PPPK Tahap I Tahun 2024, serta PPPK Tahap II Tahun 2024.
Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga honorer dari berbagai perangkat daerah yang selama ini telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta unsur pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sarmi.
Dalam forum rapat, para tenaga honorer menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan terkait ketidakpastian status kepegawaian yang hingga kini masih dirasakan. Mereka menyoroti pentingnya kejelasan kebijakan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil seleksi CPNS Formasi Tahun 2021, serta proses dan tahapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II Tahun 2024.
Para honorer berharap adanya kepastian hukum dan kebijakan yang berpihak pada keadilan, mengingat sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pelayanan publik di Kabupaten Sarmi. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung dan terbuka sebagai bentuk kepercayaan kepada lembaga DPR Kabupaten Sarmi sebagai wakil rakyat.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., dalam arahannya menyampaikan bahwa DPR Kabupaten Sarmi memahami sepenuhnya kondisi dan kegelisahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa DPR Kabupaten Sarmi memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi honorer melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.
Lebih lanjut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan dihimpun dan dijadikan bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi, khususnya dengan perangkat daerah terkait dan instansi berwenang di tingkat provinsi maupun pusat. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi tenaga honorer.
Menurutnya, penyelesaian persoalan honorer harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab, mengingat kebijakan kepegawaian merupakan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komunikasi yang intensif antara DPR Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta pihak-pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.
Rapat bersama ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam menciptakan kejelasan arah kebijakan terkait tenaga honorer di Kabupaten Sarmi. DPR Kabupaten Sarmi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.
