DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Honorer Bahas Kejelasan Status CPNS dan PPPK
Petam, Jumat 16 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama perwakilan tenaga honorer Kabupaten Sarmi guna membahas kejelasan status Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II. Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi.
Rapat Dengar Pendapat ini dihadiri oleh Bupati Sarmi beserta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, khususnya Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sarmi, serta pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sarmi. Kehadiran unsur pemerintah daerah ini menunjukkan keseriusan dan komitmen bersama dalam merespons aspirasi tenaga honorer.
Dalam rapat tersebut, perwakilan honorer menyampaikan berbagai aspirasi dan pertanyaan terkait kepastian status kepegawaian, khususnya tindak lanjut hasil seleksi CPNS serta pelaksanaan dan proses pengangkatan PPPK Tahap I dan Tahap II. Para honorer berharap adanya kejelasan informasi, kepastian waktu, serta kebijakan yang berpihak pada rasa keadilan, mengingat banyak dari mereka telah lama mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi.
Menanggapi hal tersebut, DPR Kabupaten Sarmi melalui forum RDP ini berupaya memfasilitasi dialog terbuka antara tenaga honorer dan Pemerintah Kabupaten Sarmi. DPR menegaskan perannya sebagai lembaga representasi rakyat yang menjembatani aspirasi masyarakat, khususnya tenaga honorer, agar dapat ditindaklanjuti secara tepat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Rapat Dengar Pendapat ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada para honorer mengenai proses dan tahapan kepegawaian, sekaligus menjadi langkah awal dalam mencari solusi terbaik atas persoalan yang dihadapi. DPR Kabupaten Sarmi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer demi terwujudnya tata kelola kepegawaian yang adil, transparan, dan berkeadilan di Kabupaten Sarmi.
