Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Penyerahan LHP BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2024
Jayapura, Kamis 05 Juni 2025 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., turut hadir atas undangan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Papua dalam kegiatan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2024 kepada pemerintah daerah se-Provinsi Papua.
Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Papua, Jayapura, dan dihadiri oleh para kepala daerah serta pimpinan DPRD kabupaten/kota se-Provinsi Papua. Penyerahan LHP ini merupakan agenda tahunan BPK RI sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional dalam melakukan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di tingkat daerah.
Dalam kesempatan tersebut, BPK RI Perwakilan Provinsi Papua secara resmi menyerahkan dokumen LHP kepada masing-masing pemerintah daerah. Laporan ini memuat hasil pemeriksaan atas kewajaran penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas sistem pengendalian internal.
Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan bahwa penyerahan LHP BPK merupakan bagian penting dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa DPR Kabupaten Sarmi akan menjadikan hasil pemeriksaan tersebut sebagai bahan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
Lebih lanjut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi berharap agar rekomendasi yang disampaikan oleh BPK RI dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Sarmi, sehingga ke depan pengelolaan keuangan daerah dapat semakin tertib, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kehadiran Ketua DPR Kabupaten Sarmi dalam kegiatan ini mencerminkan komitmen lembaga legislatif dalam mendukung penguatan akuntabilitas keuangan daerah serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.