Menu
Cart

Warta

DSC00550ia

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Pembukaan Manasik Haji Terintegrasi 1447 H/2026 M

, 0

Sarmi, 17 Februari 2026 — Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menghadiri kegiatan pembukaan Manasik Haji Terintegrasi Kabupaten/Kota dan Kecamatan Tahun 1447 H/2026 M yang dilaksanakan di Masjid Raya Nurul Islam Sarmi, Selasa (17/2/2026).

Kegiatan tersebut secara resmi dibuka oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., dan turut dihadiri Wakil Bupati Sarmi Hj. Jumriati, S.H., unsur Forkopimda, tokoh agama, panitia penyelenggara, serta calon jamaah haji dari berbagai distrik di wilayah Kabupaten Sarmi.

Manasik haji terintegrasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Haji dan Umroh ini merupakan tahapan penting dalam pembinaan dan pembekalan bagi calon jamaah haji sebelum diberangkatkan ke Tanah Suci. Ketua DPR Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa manasik haji bukan sekadar kegiatan seremonial, tetapi merupakan proses pembelajaran yang harus diikuti secara serius oleh seluruh calon jamaah. Ia menegaskan bahwa kesiapan berhaji tidak hanya terkait administrasi, melainkan juga kesiapan fisik, mental, serta spiritual.

Ia juga mengingatkan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini, mengingat ibadah haji merupakan ibadah fisik yang membutuhkan stamina yang baik.

Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris juga mengapresiasi atas terselenggaranya manasik haji terintegrasi yang menjangkau hingga tingkat kecamatan sehingga memudahkan masyarakat memperoleh pembinaan secara langsung.

Menurutnya, kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan pemerintah kepada masyarakat, khususnya umat Muslim yang akan menunaikan rukun Islam kelima.

Ia menekankan agar para calon jamaah mengikuti seluruh rangkaian manasik dengan disiplin dan sungguh-sungguh, karena pengetahuan yang diperoleh selama pembinaan akan menjadi pedoman saat berada di Tanah Suci.

“Kesempatan menunaikan ibadah haji adalah panggilan Allah SWT yang tidak semua orang mendapatkannya. Karena itu, para jamaah harus mempersiapkan diri sebaik mungkin, baik secara ilmu, kesehatan, maupun mental,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan para jamaah untuk menjaga kebersamaan, saling membantu sesama jamaah, serta mematuhi arahan petugas haji agar pelaksanaan ibadah berjalan tertib dan lancar.

Selain itu, Ketua DPR berharap para jamaah dapat menjaga nama baik daerah selama berada di Arab Saudi dengan menunjukkan sikap santun, disiplin, dan menghormati aturan yang berlaku.

“Bapak dan ibu bukan hanya menjalankan ibadah pribadi, tetapi juga membawa nama Kabupaten Sarmi. Jaga sikap, jaga kesehatan, dan ikuti arahan pembimbing agar semua rangkaian ibadah berjalan dengan baik,” tambahnya.

Kegiatan pembukaan berlangsung khidmat dan penuh antusias. Para calon jamaah terlihat mengikuti materi dengan serius serta aktif bertanya kepada pembimbing mengenai teknis pelaksanaan ibadah.

Melalui Manasik Haji Terintegrasi Tahun 1447 H/2026 M ini diharapkan seluruh calon jamaah haji Kabupaten Sarmi dapat memahami rukun, wajib, dan sunnah haji secara menyeluruh sehingga mampu melaksanakan ibadah dengan tertib, aman, dan kembali ke tanah air sebagai haji yang mabrur.

IMD05784ia

Musyawarah Besar Pemekaran DOB Kabupaten Sarmi Timur, Masyarakat, DPRK Sarmi dan Pemerintah Satukan Aspirasi di Betaf

, 0

Betaf, Selasa 10 Februari 2026 — Upaya percepatan pembangunan wilayah timur Kabupaten Sarmi kembali menguat melalui pelaksanaan Musyawarah Besar Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sarmi Timur yang digelar di Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, aparat keamanan, lembaga adat, serta masyarakat dari berbagai distrik untuk menyatukan komitmen dalam mendorong pembentukan kabupaten baru.

Musyawarah besar ini dihadiri langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., serta Anggota DPR Provinsi Papua Arifin Mansyur, S.Ag.. Hadir pula Anggota DPR Kabupaten Sarmi dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Distrik Pantai Timur, yakni H. Pahruddin, S.E., Julkifli D. Yambai, S.A.P., Adam Samrau, dan Edi Tananar.

Selain unsur pemerintahan, kegiatan ini juga dihadiri Kapolsek Bonggo, Danramil Bonggo, perangkat daerah terkait, serta staf dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan dokumen dan proses administratif usulan pemekaran.

Aspirasi Masyarakat Adat Menguat

Musyawarah berlangsung terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Para tetua adat dari Suku Manirem dan Rumbuay menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan pentingnya pembentukan DOB Sarmi Timur.

Mereka menilai selama ini rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh menyebabkan pelayanan publik belum maksimal, khususnya di wilayah pesisir dan distrik-distrik terpencil. Dengan adanya kabupaten baru, masyarakat berharap pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, serta akses ekonomi dapat meningkat secara signifikan.

Perwakilan Dewan Adat Suku Manirem dan Rumbuay juga menyampaikan dukungan resmi masyarakat adat terhadap pemekaran wilayah. Mereka menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar pembagian wilayah administratif, tetapi merupakan kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Sarmi.

Dukungan Pemerintah dan DPR

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa DPR akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku hingga ke tingkat pusat.

Menurutnya, pemekaran harus dilihat sebagai strategi pemerataan pembangunan, bukan semata kepentingan politik, sehingga seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan harus disiapkan secara matang melalui kolaborasi pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sarmi Dominggus Catue menegaskan pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah akan menyiapkan dokumen pendukung dan memperkuat kajian sebagai dasar pengajuan DOB Sarmi Timur.

Anggota DPR Provinsi Papua Arifin Mansyur juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat provinsi, sehingga usulan pemekaran memiliki dukungan politik dan administratif yang kuat sebelum diajukan ke pemerintah pusat.

Partisipasi Masyarakat Luas

Musyawarah besar ini dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah, mulai dari Distrik Tor Atas hingga Distrik Bonggo Timur. Kehadiran warga dari berbagai kampung menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah sebagai solusi percepatan pembangunan.

Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan mengenai batas wilayah, kesiapan sumber daya manusia, serta potensi ekonomi daerah seperti perikanan, hasil hutan, dan sektor kelautan yang dinilai mampu menjadi penopang kabupaten baru.

Komitmen Bersama

Di akhir kegiatan, seluruh unsur yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk melanjutkan proses perjuangan pemekaran DOB Kabupaten Sarmi Timur secara terpadu dan sesuai aturan. Pemerintah daerah, DPR, lembaga adat, serta masyarakat sepakat memperkuat koordinasi dalam melengkapi dokumen persyaratan serta membangun dukungan berjenjang hingga pemerintah pusat.

Musyawarah besar di Kampung Betaf ini menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Sarmi Timur, dengan harapan ke depan wilayah tersebut mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, serta pembangunan yang merata bagi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Sarmi.

DSC00234i

Komisi II DPR Kabupaten Sarmi RDP Bersama PLN Bahas Pemadaman Listrik Bergilir

, 0

Petam, Senin 09 Februari 2025 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. PLN (Persero) UIW P2B UP3 Jayapura ULP Sarmi terkait laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja Kabupaten Sarmi. Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPR Kabupaten Sarmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., serta diarahkan oleh Ketua Komisi II DPR Kabupaten Sarmi H. Pahruddin, S.E. Turut hadir pula para anggota Komisi II DPR Kabupaten Sarmi bersama jajaran manajemen PT. PLN (Persero) ULP Sarmi.

Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari dan berdampak pada aktivitas masyarakat, perkantoran, pendidikan hingga pelayanan publik. DPR meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan yang terjadi di Kabupaten Sarmi.

Kepala PLN ULP Sarmi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa permasalahan utama pemadaman bergilir disebabkan oleh kerusakan pada mesin pembangkit listrik. Mesin tersebut bukan merupakan aset milik PLN, melainkan milik pihak ketiga yang menyuplai daya listrik di wilayah tersebut, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan oleh teknisi PLN.

“Karena mesin tersebut milik pihak lain, maka yang berwenang melakukan perbaikan adalah teknisi dari pemilik mesin. PLN hanya dapat menunggu proses penanganan dari pihak tersebut,” jelasnya.

Ia menambahkan, saat ini sistem kelistrikan Sarmi ditopang oleh empat unit mesin pembangkit, yaitu dua mesin berada di Kota Sarmi dan dua mesin lainnya berada di kawasan perkantoran Petam. Ketika salah satu mesin mengalami kerusakan, kapasitas daya langsung berkurang dan PLN tidak mampu menampung seluruh beban listrik sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan jaringan.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris meminta agar PLN terus berkoordinasi intensif dengan pihak pemilik mesin guna mempercepat perbaikan serta menyampaikan perkembangan secara berkala kepada pemerintah daerah dan masyarakat.

Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Kabupaten Sarmi H. Pahruddin, S.E. menegaskan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat, khususnya terkait jadwal pemadaman agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya. DPR juga mendorong adanya solusi jangka panjang berupa peningkatan kapasitas daya listrik di Kabupaten Sarmi.

Rapat dengar pendapat ditutup dengan komitmen PLN untuk meningkatkan komunikasi publik dan melaporkan perkembangan perbaikan mesin secara berkala.

DPR Kabupaten Sarmi berharap persoalan pemadaman listrik bergilir dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Sarmi dapat kembali berjalan normal.

616194235_122176010444591116_7306553143058998420_n

Penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026, DPR Kabupaten Sarmi Tegaskan Dukungan Pengawasan Program Pembangunan

, 0

Petam, Senin 19 Januari 2026 — Mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Anggota DPR Kabupaten Sarmi Ones F. Tiris, S.T. menghadiri kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2026 yang dilaksanakan di Aula Kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarmi.

Kegiatan tersebut merupakan tahapan awal pelaksanaan seluruh program dan kegiatan pemerintah daerah pada tahun anggaran 2026. Penyerahan dokumen dilakukan secara langsung oleh Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., didampingi Wakil Bupati Sarmi Jumriati, S.H., serta dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan perangkat daerah, serta para pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Dalam prosesi simbolis, Bupati Sarmi menyerahkan DPA kepada perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai tanda dimulainya pelaksanaan program pembangunan daerah. Dokumen DPA merupakan dasar hukum bagi setiap perangkat daerah dalam menggunakan anggaran serta melaksanakan kegiatan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2026.

Kehadiran DPR Kabupaten Sarmi pada kegiatan tersebut menunjukkan komitmen lembaga legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran daerah. DPR menegaskan bahwa seluruh program yang telah direncanakan harus dilaksanakan secara tertib administrasi, tepat sasaran, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

Melalui kegiatan ini diharapkan seluruh perangkat daerah dapat segera bekerja secara optimal sejak awal tahun anggaran, sehingga penyerapan anggaran dapat berjalan tepat waktu dan kualitas pelayanan publik dapat terus meningkat. Selain itu, sinergi antara pemerintah daerah dan DPR diharapkan mampu menjaga transparansi serta akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Penyerahan DPA-SKPD Tahun Anggaran 2026 juga menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi untuk memperkuat komitmen pembangunan daerah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memastikan setiap program pembangunan berjalan efektif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sarmi.

1d09ebcb-f8bf-4969-b18c-af475a74db8c

Integrasi Peta Wilayah Adat Masuk RTRW Sarmi, DPRK Fraksi Kelompok Khusus Hadir Bersama ECONUSA

, 0

Sarmi, Rabu 14 Januari 2026 — Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi dari Fraksi Kelompok Khusus (Keterwakilan Adat) menghadiri sekaligus berpartisipasi aktif dalam kegiatan Integrasi Peta Wilayah Adat ke dalam Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sarmi. Kegiatan tersebut dilaksanakan bersama LSM lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adat, ECONUSA.

Kegiatan ini merupakan bagian penting dalam upaya memastikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat melalui kebijakan tata ruang daerah. Dengan masuknya peta wilayah adat ke dalam RTRW, diharapkan pembangunan di Kabupaten Sarmi dapat berjalan selaras dengan keberadaan ruang hidup masyarakat adat.

Ketua Fraksi Kelompok Khusus bersama para anggota fraksi menegaskan bahwa keterlibatan DPRK menjadi bentuk komitmen lembaga legislatif dalam memperjuangkan kepastian hukum atas wilayah adat. Menurut mereka, tata ruang yang tidak memperhatikan wilayah adat berpotensi menimbulkan konflik lahan di kemudian hari.

“Integrasi wilayah adat dalam RTRW adalah langkah strategis agar pembangunan tidak mengabaikan hak masyarakat adat. DPRK Sarmi akan terus mendorong kebijakan daerah yang berpihak pada masyarakat adat,” ujar salah satu anggota fraksi dalam kegiatan tersebut.

Sementara itu, pihak ECONUSA menyampaikan bahwa pemetaan wilayah adat bertujuan memberikan dasar hukum yang jelas bagi pemerintah daerah dalam menyusun perencanaan pembangunan berkelanjutan. Dengan adanya pengakuan resmi melalui dokumen tata ruang, masyarakat adat dapat terlindungi dari tumpang tindih perizinan dan aktivitas investasi yang tidak sesuai.

Kegiatan ini juga menjadi forum diskusi antara DPRK, pemerintah daerah, dan organisasi masyarakat sipil guna menyelaraskan data spasial wilayah adat dengan rencana pembangunan Kabupaten Sarmi ke depan.

Melalui integrasi tersebut, diharapkan RTRW Kabupaten Sarmi tidak hanya menjadi dokumen perencanaan pembangunan, tetapi juga menjadi instrumen perlindungan sosial, budaya, dan lingkungan bagi masyarakat adat di wilayah Sarmi.

IMD05713i

Rapat Paripurna DPR Kabupaten Sarmi Penutupan Masa Sidang 2025 dan Pembukaan Masa Sidang Tahun Anggaran 2026

, 0

Petam, Selasa 07 Januari 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penutupan Masa Sidang Tahun 2025 sekaligus Pembukaan Masa Sidang Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi.

Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Wakil Ketua III DPR Kabupaten Sarmi, Yance Onimari, serta dihadiri oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., para Anggota DPR Kabupaten Sarmi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi.

Dalam pelaksanaan rapat, pimpinan sidang menyampaikan bahwa penutupan masa sidang tahun 2025 merupakan bentuk evaluasi terhadap seluruh agenda kedewanan yang telah dilaksanakan sepanjang tahun, baik fungsi legislasi, penganggaran, maupun pengawasan. Evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyusunan program kerja DPR pada masa sidang tahun anggaran 2026.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., dalam kesempatan tersebut menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah Daerah agar program pembangunan dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Ia berharap pada masa sidang yang baru, seluruh anggota dewan semakin meningkatkan kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., menyampaikan apresiasi atas kerja sama yang telah terjalin antara Pemerintah Kabupaten Sarmi dan DPR selama tahun 2025. Ia juga berharap kemitraan yang baik tersebut dapat terus ditingkatkan pada tahun anggaran 2026 guna mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan khidmat, sekaligus menandai dimulainya agenda kerja DPR Kabupaten Sarmi pada tahun anggaran 2026. Dengan dibukanya masa sidang baru, diharapkan seluruh program prioritas daerah dapat segera dibahas dan direalisasikan demi kemajuan Kabupaten Sarmi.

768a15cf-83bc-48c2-8786-996453a2e7a6

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Turut Meninjau dan Ikut Pencarian Remaja Tenggelam di Pantai Taronta

, 0

Sarmi – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., meninjau langsung sekaligus ikut bersama-sama dalam proses pencarian seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di Pantai Taronta, Distrik Bonggo, pada Kamis, 1 Januari.

Dalam upaya pencarian tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi turun langsung ke lokasi kejadian sebagai bentuk kepedulian dan empati terhadap keluarga korban serta masyarakat setempat. Proses pencarian dilakukan secara terpadu dengan melibatkan berbagai unsur, di antaranya Polsek Bonggo, Koramil Bonggo, Tim Basarnas, serta Prajurit YONIF TP 809/NTM Sarmi.

Pencarian korban dimulai sejak siang hari dan terus dilanjutkan hingga malam hari dengan menyisir area pantai dan perairan sekitar lokasi kejadian. Tim gabungan bekerja secara maksimal meskipun menghadapi berbagai tantangan di lapangan, termasuk kondisi cuaca dan keterbatasan pencahayaan saat malam hari.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan bahwa kehadirannya di lokasi merupakan bentuk tanggung jawab moral dan dukungan terhadap upaya penyelamatan serta kepada keluarga korban. Ia juga mengapresiasi kerja keras seluruh tim gabungan yang telah berupaya tanpa mengenal waktu demi menemukan korban.

“Pemerintah daerah bersama unsur TNI, Polri, dan Basarnas akan terus berupaya semaksimal mungkin dalam proses pencarian ini. Kita berharap korban dapat segera ditemukan dan keluarga diberikan kekuatan serta ketabahan,” ujarnya.

Hingga berita ini diturunkan, proses pencarian masih terus dilakukan dan pihak terkait tetap berkoordinasi untuk melanjutkan operasi pencarian sesuai dengan prosedur yang berlaku.

 

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., turun langsung meninjau sekaligus ikut bersama-sama dalam proses pencarian seorang remaja yang dilaporkan tenggelam di Pantai Taronta, Kamis (1 Januari).

Pencarian dilakukan oleh tim gabungan dari Polsek Bonggo, Koramil Bonggo, Tim Basarnas, serta YONIF TP 809/NTM Sarmi. Kegiatan penyisiran berlangsung sejak siang hingga malam hari di sekitar lokasi kejadian.

Kehadiran Ketua DPR Kabupaten Sarmi di lokasi merupakan bentuk kepedulian dan dukungan moril kepada keluarga korban serta seluruh personel yang terlibat dalam upaya pencarian.

Semoga korban segera ditemukan dan seluruh tim diberikan keselamatan dalam menjalankan tugas kemanusiaan ini.

c9242eb9-2b9b-4807-9434-3f15725109c8

Pimpinan DPRK Sarmi Hadiri Tanam Perdana Padi Sawah di Distrik Bonggo

, 0

Bonggo, Sabtu (13/12/2025) — Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi turut menghadiri kegiatan tanam perdana padi sawah yang dilaksanakan di Kampung Tetom Jaya (SP3), Distrik Bonggo, Kabupaten Sarmi. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendorong ketahanan pangan dan penguatan sektor pertanian di daerah.

Hadir dalam kegiatan tersebut Wakil Ketua I DPRK Sarmi Kornelius Palobo, S.T., dan Wakil Ketua II DPRK Sarmi Hj. Nurjannah Katinur, S.H., bersama Gubernur Provinsi Papua Matius D. Fakhiri. Turut mendampingi pula Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., Wakil Bupati Sarmi Hj. Jumriati, S.H., serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Penanaman padi sawah ini merupakan hasil kolaborasi antara Dinas Pertanian Kabupaten Sarmi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Sarmi, khususnya dalam mendukung kesiapan lahan, pengairan, dan infrastruktur pertanian guna menunjang produktivitas petani.

Wakil Ketua I DPRK Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., menyampaikan bahwa DPRK Sarmi memberikan dukungan penuh terhadap program-program strategis pemerintah daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani. Menurutnya, pengembangan sektor pertanian menjadi salah satu pilar penting dalam memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi lokal.

Senada dengan itu, Wakil Ketua II DPRK Sarmi, Hj. Nurjannah Katinur, S.H., berharap kegiatan tanam perdana ini dapat menjadi motivasi bagi para petani untuk terus mengembangkan usaha pertanian secara berkelanjutan, serta didukung dengan pendampingan dan perhatian serius dari pemerintah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Sarmi menegaskan komitmennya dalam mendorong pembangunan sektor pertanian sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Sarmi.

6c184931-fedc-4f23-8f4d-895c34a41d6c

Ketua DPRK Sarmi dan Komisi I Rapat Bersama Menteri PANRB Bahas Status Honorer

, 0

Jakarta — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., bersama Komisi I DPRK Sarmi serta Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Eduard Dimomonmau, S.T., M.KP., melaksanakan rapat bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Rini Widyantini, pada Jumat, 12 Desember 2025.

Pertemuan tersebut berlangsung di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta, dan turut didampingi oleh Paul Finsen Mayor, S.IP., CM., NNLP., Anggota DPD RI. Rapat ini secara khusus membahas status honorer se-Kabupaten Sarmi yang hingga kini masih menjadi persoalan krusial bagi pemerintah daerah dan para tenaga honorer.

Dalam pertemuan tersebut, Ketua DPRK Sarmi Muhamat Asari Tiris menyampaikan aspirasi dan kondisi riil tenaga honorer di Kabupaten Sarmi, mulai dari keterbatasan fiskal daerah, kebutuhan pelayanan publik, hingga harapan para honorer agar mendapatkan kejelasan status sesuai dengan kebijakan nasional yang berlaku.

“Kami berharap pemerintah pusat melalui Kementerian PANRB dapat memberikan solusi dan kebijakan yang berpihak, terutama bagi daerah dengan keterbatasan anggaran seperti Kabupaten Sarmi, agar tenaga honorer yang telah lama mengabdi mendapatkan kepastian status,” ujar Muhamat Asari Tiris.

Rapat ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam memperjuangkan kepastian dan kesejahteraan tenaga honorer di Kabupaten Sarmi, sekaligus memperkuat sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pemerintah pusat.

d0a9d5c7-7d52-421a-8401-744f5d097ce4

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Coffee Morning Bersama Dandim 1712/Sarmi dan Bupati Sarmi

, 0

Petam, Kamis 04 Desember 2025 — Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P, menghadiri undangan resmi dari Komandan Kodim 1712/Sarmi dalam kegiatan Komunikasi Sosial (Komsos) / Coffee Morning yang digelar di Aula Makodim 1712/Sarmi. Acara berlangsung mulai pukul 09.00 WIT hingga selesai, dengan dihadiri oleh Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., serta jajaran perangkat daerah lainnya.

Kegiatan Coffee Morning ini menjadi momentum penting untuk memperkuat komunikasi dan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah daerah, TNI, dan para pemangku kepentingan lainnya. Dalam suasana santai namun penuh makna, para peserta membahas berbagai langkah strategis dalam mendukung serta menyukseskan program prioritas nasional ASTA CITA Pemerintah Republik Indonesia.

Ketua DPR Sarmi, Muhamat Asari Tiris, menegaskan pentingnya sinergi seluruh unsur pemerintahan dan lembaga keamanan dalam mempercepat pembangunan daerah.

“Kolaborasi seperti ini sangat penting, agar seluruh program nasional dan daerah dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. DPR Sarmi selalu siap mendukung setiap upaya yang membawa kemajuan bagi masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi terbuka mengenai isu-isu strategis daerah, percepatan pembangunan, serta dukungan terhadap implementasi program ASTA CITA di tingkat lokal.

Dengan terlaksananya kegiatan ini, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan DPR Kabupaten Sarmi semakin kuat sehingga mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan pembangunan Kabupaten Sarmi ke depan.

Load More