Musyawarah Besar Pemekaran DOB Kabupaten Sarmi Timur, Masyarakat, DPRK Sarmi dan Pemerintah Satukan Aspirasi di Betaf
Betaf, Selasa 10 Februari 2026 — Upaya percepatan pembangunan wilayah timur Kabupaten Sarmi kembali menguat melalui pelaksanaan Musyawarah Besar Pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Sarmi Timur yang digelar di Kampung Betaf, Distrik Pantai Timur. Kegiatan tersebut mempertemukan unsur pemerintah, legislatif, aparat keamanan, lembaga adat, serta masyarakat dari berbagai distrik untuk menyatukan komitmen dalam mendorong pembentukan kabupaten baru.
Musyawarah besar ini dihadiri langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., serta Anggota DPR Provinsi Papua Arifin Mansyur, S.Ag.. Hadir pula Anggota DPR Kabupaten Sarmi dari Daerah Pemilihan III yang meliputi Distrik Pantai Timur, yakni H. Pahruddin, S.E., Julkifli D. Yambai, S.A.P., Adam Samrau, dan Edi Tananar.
Selain unsur pemerintahan, kegiatan ini juga dihadiri Kapolsek Bonggo, Danramil Bonggo, perangkat daerah terkait, serta staf dari Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPP OKP) yang turut memberikan dukungan terhadap penguatan dokumen dan proses administratif usulan pemekaran.
Aspirasi Masyarakat Adat Menguat
Musyawarah berlangsung terbuka dengan memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan pandangan. Para tetua adat dari Suku Manirem dan Rumbuay menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan pentingnya pembentukan DOB Sarmi Timur.
Mereka menilai selama ini rentang kendali pemerintahan yang cukup jauh menyebabkan pelayanan publik belum maksimal, khususnya di wilayah pesisir dan distrik-distrik terpencil. Dengan adanya kabupaten baru, masyarakat berharap pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur jalan, serta akses ekonomi dapat meningkat secara signifikan.
Perwakilan Dewan Adat Suku Manirem dan Rumbuay juga menyampaikan dukungan resmi masyarakat adat terhadap pemekaran wilayah. Mereka menegaskan bahwa pemekaran bukan sekadar pembagian wilayah administratif, tetapi merupakan kebutuhan nyata untuk menjawab tantangan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di kawasan timur Sarmi.
Dukungan Pemerintah dan DPR
Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris dalam kesempatan tersebut menyampaikan bahwa DPR akan terus mengawal aspirasi masyarakat agar dapat diproses sesuai mekanisme yang berlaku hingga ke tingkat pusat.
Menurutnya, pemekaran harus dilihat sebagai strategi pemerataan pembangunan, bukan semata kepentingan politik, sehingga seluruh persyaratan administratif, teknis, dan kewilayahan harus disiapkan secara matang melalui kolaborasi pemerintah daerah, DPR, dan masyarakat.
Sementara itu, Bupati Sarmi Dominggus Catue menegaskan pemerintah daerah mendukung aspirasi masyarakat sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemerintah daerah akan menyiapkan dokumen pendukung dan memperkuat kajian sebagai dasar pengajuan DOB Sarmi Timur.
Anggota DPR Provinsi Papua Arifin Mansyur juga menyampaikan komitmennya untuk memperjuangkan aspirasi tersebut di tingkat provinsi, sehingga usulan pemekaran memiliki dukungan politik dan administratif yang kuat sebelum diajukan ke pemerintah pusat.
Partisipasi Masyarakat Luas
Musyawarah besar ini dihadiri masyarakat dari berbagai wilayah, mulai dari Distrik Tor Atas hingga Distrik Bonggo Timur. Kehadiran warga dari berbagai kampung menunjukkan tingginya harapan masyarakat terhadap pemekaran wilayah sebagai solusi percepatan pembangunan.
Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan mengenai batas wilayah, kesiapan sumber daya manusia, serta potensi ekonomi daerah seperti perikanan, hasil hutan, dan sektor kelautan yang dinilai mampu menjadi penopang kabupaten baru.
Komitmen Bersama
Di akhir kegiatan, seluruh unsur yang hadir menyepakati komitmen bersama untuk melanjutkan proses perjuangan pemekaran DOB Kabupaten Sarmi Timur secara terpadu dan sesuai aturan. Pemerintah daerah, DPR, lembaga adat, serta masyarakat sepakat memperkuat koordinasi dalam melengkapi dokumen persyaratan serta membangun dukungan berjenjang hingga pemerintah pusat.
Musyawarah besar di Kampung Betaf ini menjadi langkah penting dalam perjalanan panjang pembentukan Kabupaten Sarmi Timur, dengan harapan ke depan wilayah tersebut mampu menghadirkan pemerintahan yang lebih dekat, pelayanan yang lebih cepat, serta pembangunan yang merata bagi masyarakat di wilayah timur Kabupaten Sarmi.
