Komisi II DPR Kabupaten Sarmi RDP Bersama PLN Bahas Pemadaman Listrik Bergilir
Petam, Senin 09 Februari 2025 — Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama PT. PLN (Persero) UIW P2B UP3 Jayapura ULP Sarmi terkait laporan masyarakat mengenai pemadaman listrik bergilir di wilayah kerja Kabupaten Sarmi. Rapat berlangsung di ruang rapat utama DPR Kabupaten Sarmi.
Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., serta diarahkan oleh Ketua Komisi II DPR Kabupaten Sarmi H. Pahruddin, S.E. Turut hadir pula para anggota Komisi II DPR Kabupaten Sarmi bersama jajaran manajemen PT. PLN (Persero) ULP Sarmi.
Dalam pertemuan tersebut, DPR menyampaikan banyaknya keluhan masyarakat terkait pemadaman listrik yang terjadi hampir setiap hari dan berdampak pada aktivitas masyarakat, perkantoran, pendidikan hingga pelayanan publik. DPR meminta PLN memberikan penjelasan terbuka mengenai kondisi kelistrikan yang terjadi di Kabupaten Sarmi.
Kepala PLN ULP Sarmi dalam pemaparannya menjelaskan bahwa permasalahan utama pemadaman bergilir disebabkan oleh kerusakan pada mesin pembangkit listrik. Mesin tersebut bukan merupakan aset milik PLN, melainkan milik pihak ketiga yang menyuplai daya listrik di wilayah tersebut, sehingga perbaikan tidak dapat dilakukan oleh teknisi PLN.
“Karena mesin tersebut milik pihak lain, maka yang berwenang melakukan perbaikan adalah teknisi dari pemilik mesin. PLN hanya dapat menunggu proses penanganan dari pihak tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, saat ini sistem kelistrikan Sarmi ditopang oleh empat unit mesin pembangkit, yaitu dua mesin berada di Kota Sarmi dan dua mesin lainnya berada di kawasan perkantoran Petam. Ketika salah satu mesin mengalami kerusakan, kapasitas daya langsung berkurang dan PLN tidak mampu menampung seluruh beban listrik sehingga terpaksa dilakukan pemadaman bergilir untuk menjaga kestabilan jaringan.
Menanggapi hal itu, Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris meminta agar PLN terus berkoordinasi intensif dengan pihak pemilik mesin guna mempercepat perbaikan serta menyampaikan perkembangan secara berkala kepada pemerintah daerah dan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR Kabupaten Sarmi H. Pahruddin, S.E. menegaskan pentingnya transparansi informasi kepada masyarakat, khususnya terkait jadwal pemadaman agar masyarakat dapat menyesuaikan aktivitasnya. DPR juga mendorong adanya solusi jangka panjang berupa peningkatan kapasitas daya listrik di Kabupaten Sarmi.
Rapat dengar pendapat ditutup dengan komitmen PLN untuk meningkatkan komunikasi publik dan melaporkan perkembangan perbaikan mesin secara berkala.
DPR Kabupaten Sarmi berharap persoalan pemadaman listrik bergilir dapat segera teratasi sehingga aktivitas masyarakat dan pelayanan publik di Kabupaten Sarmi dapat kembali berjalan normal.
