Menu
Cart

Berita Terkini

IMD09206iaba

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Peringatan HUT Pattimura Ke-208 di Kabupaten Sarmi

, 0

Sarmi, Kamis 15 Mei 2025 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., bersama Robiyanto S. Pampang, S.T., turut hadir dalam kegiatan Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Pattimura ke-208 yang diselenggarakan di Lapangan Merdeka Sarmi, Kabupaten Sarmi.

Kegiatan peringatan HUT Pattimura ke-208 tersebut berlangsung dengan khidmat dan penuh kebersamaan, serta dihadiri oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta masyarakat Kabupaten Sarmi.

Peringatan HUT Pattimura merupakan momentum penting untuk mengenang dan meneladani nilai-nilai perjuangan Pahlawan Nasional Kapitan Pattimura, yang dikenal dengan semangat juang, keberanian, dan pengorbanannya dalam melawan penjajahan. Nilai-nilai tersebut diharapkan dapat terus diwariskan kepada generasi muda sebagai bagian dari penguatan jati diri dan persatuan bangsa.

Dalam rangkaian kegiatan peringatan HUT Pattimura ke-208 ini, dilaksanakan pula pemotongan kue bersama sebagai simbol kebersamaan dan rasa syukur. Pemotongan kue tersebut diikuti oleh Bupati Sarmi, Ketua DPR Kabupaten Sarmi, serta unsur Forkopimda Kabupaten Sarmi, yang mencerminkan sinergi dan kekompakan antar unsur pemerintahan dan pemangku kepentingan di Kabupaten Sarmi.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan bahwa peringatan HUT Pattimura menjadi momentum untuk memperkuat semangat persatuan, nasionalisme, serta komitmen bersama dalam membangun daerah. Ia berharap nilai-nilai kepahlawanan Pattimura dapat menjadi inspirasi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai pelayan masyarakat.

Kehadiran Ketua DPR Kabupaten Sarmi bersama jajaran pemerintah daerah dan Forkopimda dalam kegiatan ini menunjukkan komitmen bersama untuk terus menjaga kebersamaan, memperkuat sinergi lintas sektor, serta menumbuhkan semangat nasionalisme di tengah masyarakat Kabupaten Sarmi.

da79b466-772f-45ce-8216-2551ef1c239b

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Serahkan Dokumen Administrasi Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sarmi Timur

, 0

Jayapura, Selasa, 13 Mei 2025 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., melakukan penyerahan dokumen persyaratan administrasi pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sarmi Timur di Kabupaten Sarmi, Provinsi Papua. Dokumen tersebut diserahkan secara langsung kepada Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua, Tony Tesar.

Penyerahan dokumen berlangsung dalam sebuah pertemuan yang dilaksanakan di Pillos Coffee, Kota Jayapura. Kegiatan ini turut dihadiri oleh tokoh masyarakat serta perwakilan keterwakilan masyarakat yang tergabung dalam tim pemekaran atau Daerah Otonomi Baru (DOB) Sarmi Timur.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa penyerahan dokumen ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat Sarmi Timur yang telah lama menginginkan terbentuknya daerah otonom baru guna mendekatkan pelayanan pemerintahan dan mempercepat pemerataan pembangunan.

Muhamat Asari Tiris menegaskan bahwa seluruh dokumen yang diserahkan telah melalui proses pembahasan dan penyiapan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ia berharap dukungan dari DPR RI, khususnya wakil rakyat dari Papua, dapat memperkuat proses pengusulan Daerah Persiapan Kabupaten Sarmi Timur di tingkat nasional.

Sementara itu, Anggota DPR RI Tony Tesar menyambut baik penyerahan dokumen tersebut dan menyampaikan apresiasi atas upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan DPR Kabupaten Sarmi bersama masyarakat. Ia menyatakan komitmennya untuk menindaklanjuti dan mengawal aspirasi pemekaran Kabupaten Sarmi Timur sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Pertemuan ini berlangsung dalam suasana penuh keakraban dan dialog konstruktif. Para tokoh masyarakat yang hadir turut menyampaikan harapan agar proses pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sarmi Timur dapat segera terwujud demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan percepatan pembangunan di wilayah tersebut.

Dengan dilaksanakannya penyerahan dokumen persyaratan administrasi ini, diharapkan proses pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Sarmi Timur dapat berjalan lancar dan memperoleh dukungan dari berbagai pihak, baik di tingkat daerah maupun pusat.

IMD09121idm

Anggota DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus LPTQ Kabupaten Sarmi Periode 2025–2030

, 0

Sarmi, Minggu 11 Mei 2025 — Mewakili Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Anggota DPR Kabupaten Sarmi, H. Pahruddin, S.E., turut hadir dalam kegiatan Pelantikan dan Pengukuhan Pengurus Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur’an (LPTQ) Kabupaten Sarmi Periode 2025–2030. Kegiatan tersebut dilaksanakan di halaman Masjid Agung Nurul Islam Sarmi.

Pelantikan dan pengukuhan pengurus LPTQ Kabupaten Sarmi dilakukan langsung oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., dan didampingi oleh Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, S.H. Kegiatan ini turut dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), di antaranya Dandim 1712/Sarmi, Kapolres Sarmi, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sarmi, bersama para tokoh agama dan masyarakat.

Pelantikan pengurus LPTQ Kabupaten Sarmi Periode 2025–2030 ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat pembinaan, pengembangan, dan peningkatan kualitas tilawah Al-Qur’an di Kabupaten Sarmi. LPTQ memiliki peran strategis dalam membina para qari dan qariah, hafiz dan hafizah, serta generasi muda agar mampu mengembangkan nilai-nilai Al-Qur’an dalam kehidupan bermasyarakat.

Mewakili Pimpinan DPR Kabupaten Sarmi, H. Pahruddin, S.E., menyampaikan dukungan DPR Kabupaten Sarmi terhadap peran dan program kerja LPTQ Kabupaten Sarmi. Ia berharap LPTQ dapat terus berkontribusi dalam mencetak generasi Qur’ani yang berakhlak mulia, berprestasi, serta mampu menjadi teladan di tengah masyarakat.

Kehadiran DPR Kabupaten Sarmi dalam kegiatan keagamaan ini merupakan wujud komitmen lembaga legislatif dalam mendukung pembangunan di bidang keagamaan, sosial, dan budaya. Sinergi antara DPR, pemerintah daerah, serta lembaga keagamaan diharapkan dapat terus terjalin dengan baik demi terwujudnya masyarakat Kabupaten Sarmi yang religius, harmonis, dan berkeadaban.

IMD09056ss

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Pengambilan Sumpah MP-PKD dan Penyerahan Dokumen Arahan Tindak Lanjut IPKD MCSP KPK Tahun 2025

, 0

Petam, Senin 05 Mei 2025 — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., turut hadir mengikuti kegiatan Pengambilan Sumpah/Janji Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP-PKD) Kabupaten Sarmi sekaligus Penyerahan Dokumen Arahan Tindak Lanjut Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) Monitoring Center for Prevention (MCP) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Tahun 2025. Kegiatan ini dilaksanakan di Kantor Inspektorat Kabupaten Sarmi.

Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., yang secara resmi melantik dan mengambil sumpah/janji anggota MP-PKD Kabupaten Sarmi. Dalam pelaksanaannya, Bupati Sarmi didampingi oleh Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, S.H. Kegiatan ini juga dihadiri oleh unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi, di antaranya Komandan Pangkalan TNI Angkatan Laut (Danlanal) Sarmi, serta para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Pengambilan sumpah/janji MP-PKD Kabupaten Sarmi merupakan langkah strategis dalam rangka memperkuat mekanisme penyelesaian kerugian daerah serta meningkatkan pengawasan dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. MP-PKD memiliki peran penting dalam memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada kepala daerah terkait penyelesaian kerugian daerah yang timbul akibat kelalaian atau perbuatan melawan hukum, agar dapat diselesaikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada kesempatan yang sama, dilaksanakan pula penyerahan Dokumen Arahan Tindak Lanjut IPKD MCSP KPK Tahun 2025. Dokumen tersebut merupakan pedoman strategis yang disusun sebagai bagian dari upaya pencegahan korupsi di daerah melalui sistem Monitoring Center for Prevention (MCP) yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dokumen ini diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam meningkatkan capaian Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) secara berkelanjutan.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan dukungan penuh terhadap upaya Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam memperkuat tata kelola keuangan daerah serta sistem pencegahan korupsi. Menurutnya, sinergi antara legislatif dan eksekutif merupakan kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.

Ia juga menegaskan bahwa DPR Kabupaten Sarmi akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara konstruktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah daerah, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah dan pencegahan korupsi. DPR berkomitmen untuk mendukung setiap langkah perbaikan yang bertujuan meningkatkan integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Melalui kegiatan ini, diharapkan koordinasi dan kolaborasi antara unsur legislatif, eksekutif, serta Forkopimda Kabupaten Sarmi semakin solid dalam mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, pengelolaan keuangan daerah yang bertanggung jawab, serta upaya pencegahan korupsi yang efektif dan berkelanjutan demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

IMD08991cmc

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Bersama Honorer Bahas Kejelasan Status dan Tindak Lanjut CPNS–PPPK

, 0

Petam, Senin 05 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan rapat bersama para tenaga honorer Kabupaten Sarmi dalam rangka membahas nasib dan kejelasan status tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi. Rapat ini juga menjadi forum penyampaian aspirasi terkait kelanjutan hasil seleksi CPNS Formasi Tahun 2021, PPPK Tahap I Tahun 2024, serta PPPK Tahap II Tahun 2024.

Rapat berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P. Kegiatan tersebut dihadiri oleh perwakilan tenaga honorer dari berbagai perangkat daerah yang selama ini telah mengabdi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta unsur pimpinan dan anggota DPR Kabupaten Sarmi.

Dalam forum rapat, para tenaga honorer menyampaikan berbagai aspirasi, keluhan, dan harapan terkait ketidakpastian status kepegawaian yang hingga kini masih dirasakan. Mereka menyoroti pentingnya kejelasan kebijakan pemerintah daerah dalam menindaklanjuti hasil seleksi CPNS Formasi Tahun 2021, serta proses dan tahapan pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Tahap I dan Tahap II Tahun 2024.

Para honorer berharap adanya kepastian hukum dan kebijakan yang berpihak pada keadilan, mengingat sebagian besar dari mereka telah mengabdi selama bertahun-tahun dan menjadi bagian penting dalam mendukung jalannya pelayanan publik di Kabupaten Sarmi. Aspirasi tersebut disampaikan secara langsung dan terbuka sebagai bentuk kepercayaan kepada lembaga DPR Kabupaten Sarmi sebagai wakil rakyat.

Menanggapi hal tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., dalam arahannya menyampaikan bahwa DPR Kabupaten Sarmi memahami sepenuhnya kondisi dan kegelisahan yang dirasakan oleh para tenaga honorer. Ia menegaskan bahwa DPR Kabupaten Sarmi memiliki komitmen kuat untuk memperjuangkan aspirasi honorer melalui mekanisme kelembagaan yang berlaku.

Lebih lanjut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi menyampaikan bahwa seluruh aspirasi dan masukan yang disampaikan dalam rapat tersebut akan dihimpun dan dijadikan bahan pembahasan lanjutan bersama Pemerintah Kabupaten Sarmi, khususnya dengan perangkat daerah terkait dan instansi berwenang di tingkat provinsi maupun pusat. Hal ini dilakukan agar setiap kebijakan yang diambil tetap sejalan dengan regulasi yang berlaku, tanpa mengabaikan rasa keadilan bagi tenaga honorer.

Menurutnya, penyelesaian persoalan honorer harus dilakukan secara cermat, transparan, dan bertanggung jawab, mengingat kebijakan kepegawaian merupakan kewenangan yang diatur oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi dan komunikasi yang intensif antara DPR Kabupaten Sarmi, Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta pihak-pihak terkait agar solusi yang dihasilkan dapat memberikan kepastian dan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

Rapat bersama ini diharapkan menjadi langkah awal yang konstruktif dalam menciptakan kejelasan arah kebijakan terkait tenaga honorer di Kabupaten Sarmi. DPR Kabupaten Sarmi menegaskan komitmennya untuk terus mengawal dan memperjuangkan aspirasi tenaga honorer demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang profesional, berkeadilan, serta berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

IMD08780ygtfx

DPR Kabupaten Sarmi Gelar RDP Bersama TAPD Bahas LKPJ Bupati Tahun 2024

, 0

Petam, Jumat, 02 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Sarmi terkait pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi.

RDP ini dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., serta dihadiri oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., Wakil Ketua II DPR Kabupaten Sarmi H. Nurjannah Katinur, S.H., Wakil Ketua III DPR Kabupaten Sarmi Yance Onimari, dan diikuti oleh segenap Anggota DPR Kabupaten Sarmi. Hadir pula jajaran TAPD Pemerintah Kabupaten Sarmi beserta perwakilan perangkat daerah terkait.

Dalam rapat tersebut, DPR Kabupaten Sarmi bersama TAPD membahas secara mendalam berbagai aspek yang termuat dalam LKPJ Bupati Tahun 2024, mulai dari realisasi program dan kegiatan, capaian kinerja pembangunan daerah, pengelolaan anggaran, hingga evaluasi terhadap kendala dan tantangan yang dihadapi selama tahun anggaran berjalan.

Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., dalam arahannya menegaskan bahwa RDP ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPR terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pembahasan LKPJ diharapkan dapat memberikan gambaran yang objektif mengenai kinerja pemerintah daerah serta menjadi dasar dalam memberikan rekomendasi yang konstruktif demi perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.

Sementara itu, Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan bahwa DPR Kabupaten Sarmi berkomitmen untuk mencermati setiap laporan yang disampaikan secara transparan dan akuntabel. Menurutnya, hasil pembahasan LKPJ ini nantinya akan dirumuskan dalam bentuk rekomendasi DPR sebagai bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas pembangunan daerah.

Rapat Dengar Pendapat ini berlangsung dalam suasana tertib dan penuh diskusi. Para anggota DPR Kabupaten Sarmi secara aktif menyampaikan pandangan, masukan, serta pertanyaan kepada TAPD guna memperoleh kejelasan dan pendalaman terhadap substansi laporan yang disampaikan.

Melalui RDP ini, DPR Kabupaten Sarmi berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara legislatif dan eksekutif dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

IMD08984dgjh

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Paripurna Pembahasan LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2024

, 0

Petam, Jumat 02 Mei 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun 2024 sekaligus Penyampaian Rekomendasi DPR Kabupaten Sarmi terhadap LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2024. Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPR Kabupaten Sarmi, Hj. Nurjannah Katinur, S.H. dan dihadiri langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Wakil Ketua I dan Wakil Ketua II DPR Kabupaten Sarmi, serta seluruh Anggota DPR Kabupaten Sarmi. Turut hadir pula Bupati Sarmi, Wakil Bupati Sarmi, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi.

Dalam rapat tersebut, DPR Kabupaten Sarmi secara resmi membahas LKPJ Bupati Sarmi Tahun Anggaran 2024 sebagai bentuk evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran. Pembahasan ini bertujuan untuk menilai capaian kinerja pemerintah daerah, efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta memberikan masukan konstruktif demi peningkatan tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sarmi ke depan.

Melalui forum Rapat Paripurna ini, DPR Kabupaten Sarmi juga menyampaikan rekomendasi resmi terhadap LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2024. Rekomendasi tersebut menjadi bahan perbaikan dan acuan bagi Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam penyusunan kebijakan, perencanaan, dan pelaksanaan program pembangunan pada tahun-tahun berikutnya.

Sebagai bagian dari rangkaian kegiatan Rapat Paripurna, dilakukan pula penandatanganan Nota Kesepakatan Bersama antara DPR Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Sarmi. Penandatanganan ini menegaskan komitmen bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sarmi.

Dengan terlaksananya Rapat Paripurna ini, diharapkan sinergi antara DPR Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Sarmi semakin solid dalam mendukung pelaksanaan pembangunan daerah yang berkelanjutan, tepat sasaran, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

IMD08735sn

Rapat Pemaparan LKPJ Tahun 2024 Digelar di DPR Kabupaten Sarmi

, 0

Petam, Selasa 29 April 2025 — Pemerintah Kabupaten Sarmi melaksanakan rapat bersama dalam rangka pemaparan materi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2024. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi dan dihadiri oleh Staf Ahli Sudaryanto, S.E., M.M., serta Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten Sarmi.

Rapat ini bertujuan untuk menyampaikan secara komprehensif capaian kinerja pemerintah daerah selama Tahun Anggaran 2024, sekaligus sebagai bentuk akuntabilitas dan transparansi kepada lembaga legislatif. Dalam pemaparannya, Staf Ahli Sudaryanto, S.E., M.M. menjelaskan berbagai program, kebijakan, serta realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah sepanjang tahun 2024.

Pimpinan dan Anggota DPR Kabupaten Sarmi mengikuti rapat dengan penuh perhatian dan memberikan sejumlah masukan serta tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Diskusi berlangsung secara konstruktif, mencerminkan sinergi antara eksekutif dan legislatif dalam upaya meningkatkan kinerja pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Melalui rapat pemaparan LKPJ ini, diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk perbaikan dan peningkatan pelaksanaan program pembangunan di Kabupaten Sarmi pada tahun-tahun mendatang.

IMD08717dhm

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Paripurna Penyerahan LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2024

, 0

Petam, Senin (28/04/2025) – Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Sarmi Tahun 2024. Rapat Paripurna tersebut berlangsung di Ruang Sidang DPR Kabupaten Sarmi, Petam.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRK Sarmi, Hj. Nurjannah Katinur, S.H., dan dihadiri oleh unsur pimpinan DPRK Sarmi lainnya, yakni Ketua DPRK Sarmi, Wakil Ketua I, dan Wakil Ketua III, serta seluruh anggota DPR Kabupaten Sarmi.

Turut hadir dalam Rapat Paripurna tersebut Bupati Sarmi dan Wakil Bupati Sarmi, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sarmi, serta unsur TNI dan Polri. Kehadiran unsur eksekutif dan Forkopimda menunjukkan sinergi antarlembaga dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Agenda Rapat Paripurna kali ini difokuskan pada penyerahan dokumen LKPJ Bupati Sarmi Tahun 2024 kepada DPR Kabupaten Sarmi. Pimpinan rapat menegaskan bahwa Rapat Paripurna tersebut hanya bersifat penyerahan materi LKPJ, dan selanjutnya akan dibahas sesuai dengan mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penyerahan LKPJ ini merupakan bagian dari kewajiban konstitusional kepala daerah dalam menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama satu tahun anggaran kepada DPRK, sebagai wujud akuntabilitas dan transparansi kepada publik.

Rapat Paripurna berlangsung dengan tertib dan lancar, serta menjadi awal tahapan evaluasi DPRK Sarmi terhadap kinerja Pemerintah Kabupaten Sarmi selama Tahun Anggaran 2024

IMD08491rhk

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Terima Kunjungan Mahasiswa Sepuluh November Papua

, 0

Petam, Selasa (22/04/2025) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi menerima kunjungan silaturahmi dari Mahasiswa Sepuluh November Papua. Pertemuan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Pimpinan DPR Kabupaten Sarmi dan menjadi wadah dialog serta pertukaran gagasan antara legislatif daerah dan kalangan mahasiswa.

Kunjungan mahasiswa diterima langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi dan turut dihadiri oleh Wakil Ketua III DPRK Sarmi, serta beberapa anggota DPRK Sarmi lainnya. Pertemuan berlangsung dalam suasana akrab, terbuka, dan penuh semangat kebersamaan.

Dalam pertemuan tersebut, para mahasiswa menyampaikan maksud dan tujuan kunjungan, sekaligus berdiskusi terkait peran generasi muda dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Sarmi. Berbagai aspirasi, pandangan, dan masukan disampaikan mahasiswa sebagai bentuk kepedulian terhadap kemajuan daerah.

Ketua DPRK Sarmi menyampaikan apresiasi atas kunjungan Mahasiswa Sepuluh November Papua dan menegaskan bahwa DPRK Sarmi selalu terbuka terhadap masukan dan aspirasi dari kalangan mahasiswa. Ia berharap generasi muda dapat terus berperan aktif, kritis, dan konstruktif dalam mendukung pembangunan daerah serta menjaga persatuan dan keutuhan masyarakat.

Pertemuan tersebut diharapkan dapat mempererat hubungan komunikasi antara DPRK Sarmi dan kalangan mahasiswa, sekaligus mendorong sinergi positif dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Sarmi yang berkelanjutan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Load More