Menu
Cart

Warta

f9d0640a-5d34-4420-a8b0-469521ccec80

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Hadiri Musrembang RPJMD 2025–2029 di Aula Bupati Petam

0

Petam, Selasa 22 Juli 2025 — Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.T., turut menghadiri pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrembang) RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Kantor Bupati Sarmi.

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, S.H., dan dihadiri oleh jajaran Forkopimda, pimpinan OPD, tokoh masyarakat, serta berbagai pemangku kepentingan pembangunan daerah.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi juga ikut menandatangani berita acara Musrembang RPJMD, sebagai bentuk komitmen bersama antara legislatif dan eksekutif dalam menyelaraskan arah pembangunan Sarmi lima tahun ke depan.

RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 mengusung tema:
“Bersatu Mewujudkan Sarmi Lebih Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan.”
Tema tersebut menjadi landasan dalam penyusunan program prioritas pembangunan, penguatan sektor ekonomi rakyat, peningkatan pelayanan publik, serta pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan visi pembangunan jangka menengah daerah. Ia juga menyampaikan bahwa DPR siap mendukung perencanaan pembangunan yang berpihak pada masyarakat dan berorientasi pada masa depan Sarmi yang lebih baik.

Musrembang RPJMD ini menjadi momentum penting dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sarmi hingga tahun 2029, sekaligus memperkuat komitmen bersama dalam mewujudkan tujuan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

IMD00380ba

DPR Kabupaten Sarmi Tetapkan Propemperda 2025 dalam Rapat Paripurna

, 0

Petam, Rabu 16 Juli 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Sarmi melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025 serta penetapan jadwal tahapan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif DPR Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Daerah Tahun 2025.

Rapat Paripurna yang berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T. Rapat turut dihadiri oleh Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., dan Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, S.H., serta Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P.

Selain itu, rapat paripurna juga dihadiri unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi, para anggota DPR Kabupaten Sarmi, serta jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi.

Dalam agenda rapat, DPR Kabupaten Sarmi bersama Pemerintah Daerah menyepakati daftar Raperda yang masuk dalam Propemperda Tahun 2025, sekaligus menetapkan jadwal dan tahapan penyusunan Raperda, baik yang berasal dari inisiatif DPR Kabupaten Sarmi maupun dari Pemerintah Daerah. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan proses pembentukan peraturan daerah berjalan terencana, sistematis, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada akhir rapat paripurna, Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., menyampaikan sambutan. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi antara DPR dan Pemerintah Daerah dalam menghasilkan peraturan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan daerah Kabupaten Sarmi.

“Penetapan Propemperda dan jadwal penyusunan Raperda ini merupakan langkah strategis untuk menghadirkan regulasi daerah yang berkualitas, aspiratif, dan mampu menjawab tantangan pembangunan di Kabupaten Sarmi,” ujar Ketua DPR Kabupaten Sarmi.

Melalui rapat paripurna ini, DPR Kabupaten Sarmi berharap seluruh tahapan penyusunan Raperda Tahun 2025 dapat dilaksanakan tepat waktu, transparan, dan akuntabel, sehingga menghasilkan produk hukum daerah yang memberikan kepastian hukum serta manfaat nyata bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

651de929-f14f-43aa-b306-d4a23a568af7

Ketua DPR Sarmi Hadiri Peresmian Lapangan Futsal Tamnir Betaf II dan Pembukaan Turnamen Betaf Cup I

0

Betaf, Selasa 15 Juli 2025 — Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., bersama Anggota DPR Kabupaten Sarmi Adam Samrau, menghadiri kegiatan peresmian Lapangan Futsal Tamnir Betaf II sekaligus pembukaan Turnamen Futsal Betaf Cup I yang berlangsung di Kampung Betaf II, Distrik Pantai Timur.

Peresmian lapangan serta pembukaan turnamen tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Bupati Sarmi, Hj. Jumriati, S.H. Dalam sambutannya, Wakil Bupati menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilai mampu menjadi sarana pembinaan generasi muda serta mempererat persatuan masyarakat di Distrik Pantai Timur.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P., juga memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif masyarakat dalam menyediakan fasilitas olahraga yang representatif di kampung. Menurutnya, keberadaan lapangan futsal ini tidak hanya memberi ruang bagi anak muda untuk berolahraga, tetapi juga mendorong terciptanya kegiatan positif yang dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, Turnamen Futsal Betaf Cup I diharapkan menjadi wadah bagi para pemuda dari berbagai kampung untuk menunjukkan bakat dan sportivitas mereka. Pelaksanaan turnamen ini juga menjadi momentum awal pemanfaatan lapangan futsal yang baru diresmikan tersebut.

Kegiatan peresmian berlangsung meriah dengan antusiasme masyarakat Betaf II yang turut hadir menyaksikan momen penting bagi dunia olahraga di wilayah Pantai Timur itu.

a53836f0-8e24-4a26-997f-318530f421a6

Wakil Ketua II DPR Sarmi Hadiri Penanaman Jagung Serentak Dukung Sawasembada Pangan 2025

0

Sarmi, 09 Juli 2025 – Wakil Ketua II DPR Kabupaten Sarmi, Hj. Nurjannah Katinur, S.H., didampingi Anggota DPR Kabupaten Sarmi Onesias Filep Tiris, S.T., turut hadir bersama Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., serta Wakapolres Sarmi Aser Borom dalam kegiatan penanaman jagung serentak di kawasan lahan perhutanan sosial.

Kegiatan tersebut menjadi langkah strategis Pemerintah Kabupaten Sarmi dalam memperkuat ketahanan pangan lokal melalui program Sawasembada Pangan Tahun 2025. Penanaman jagung serentak ini melibatkan berbagai unsur pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat setempat.

Dalam kesempatan tersebut, Wakil Ketua II DPR Kabupaten Sarmi Ibu Hj. Nurjannah Katinur menyampaikan bahwa DPRK akan terus memberikan dukungan penuh terhadap program peningkatan produktivitas pangan daerah. Menurutnya, kolaborasi antara pemerintah, legislatif, dan masyarakat merupakan kunci dalam mewujudkan kemandirian pangan di Kabupaten Sarmi.

Kegiatan berjalan dengan lancar dan penuh antusiasme, menandai komitmen bersama untuk memperkuat sektor pertanian dan mewujudkan Sarmi sebagai daerah yang mandiri dalam pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

IMD00350zc

DPR Kabupaten Sarmi Gelar RDP Bahas Pajak Kendaraan Bermotor Demi Peningkatan PAD

, 0

Petam, Senin (07 Juli 2025) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama mitra kerja Komisi I, Komisi II, dan Komisi III, bertempat di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sarmi.

Rapat tersebut menghadirkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sarmi, Samsat Sarmi, Satuan Lalu Lintas (Sat Lantas) Polres Sarmi, serta pihak perusahaan PT. BinaBalantak Utama. Agenda utama rapat adalah pembahasan terkait optimalisasi pajak kendaraan bermotor, baik kendaraan pribadi, kendaraan milik pemerintah, maupun kendaraan operasional perusahaan yang beroperasi di wilayah Kabupaten Sarmi.

Selain itu, rapat juga membahas mekanisme dan realisasi dana bagi hasil provinsi yang bersumber dari pembayaran pajak kendaraan bermotor, sebagai salah satu instrumen penting dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Sarmi.

Rapat dipimpin langsung oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T. Dalam arahannya, pimpinan rapat menekankan pentingnya sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, aparat kepolisian, serta pihak swasta untuk memastikan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor sesuai ketentuan yang berlaku.

“Pajak kendaraan bermotor memiliki kontribusi strategis terhadap PAD. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang baik agar potensi pendapatan daerah dapat dioptimalkan, termasuk kejelasan data kendaraan dan kepatuhan wajib pajak,” ujar Kornelius Palobo.

Para peserta rapat secara aktif menyampaikan paparan dan masukan terkait kondisi riil di lapangan, kendala administrasi, serta langkah-langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat maupun badan usaha dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Melalui RDP ini, DPRD Kabupaten Sarmi berharap dapat dirumuskan kebijakan dan rekomendasi konkret yang mendorong peningkatan PAD, sekaligus mendukung pembangunan daerah dan peningkatan pelayanan publik bagi masyarakat Kabupaten Sarmi.

8c26706e-6bc0-4e74-bfeb-c42261aba388

Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Disambut Ketua DPR dan Bupati Sarmi

, 0

Sarmi, 04 Juli 2025 — Ketua DPR Kabupaten Sarmi Muhamat Asari Tiris, S.A.P bersama Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi Kornelius Palobo, S.T., turut mendampingi Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.KM., M.Kes. dalam penyambutan kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Bapak Bahlil Lahadalia, S.E., di Kabupaten Sarmi.

Kedatangan Menteri ESDM ini menjadi momentum penting bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Sarmi dalam memperkuat koordinasi terkait pembangunan sektor energi dan pemanfaatan sumber daya mineral di wilayah Sarmi. Penyambutan dilakukan di lokasi kedatangan resmi dan berlangsung hangat, penuh antusias dari jajaran pemerintah daerah.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P, mengungkapkan bahwa pihaknya menyambut baik kunjungan Menteri ESDM sebagai langkah strategis untuk mendorong percepatan pembangunan di bidang energi, termasuk potensi pemanfaatan sumber daya alam di Kabupaten Sarmi.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., menegaskan bahwa DPRD siap bersinergi dengan pemerintah pusat dan daerah untuk memastikan program-program yang berkaitan dengan energi dapat memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Bupati Sarmi, Dominggus Catue, S.KM., M.Kes., menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap Kabupaten Sarmi. Ia berharap kunjungan ini membuka peluang kerja sama yang lebih besar, terutama dalam peningkatan infrastruktur energi yang berkelanjutan.

Kunjungan Menteri Bahlil Lahadalia dijadwalkan diikuti dengan agenda peninjauan serta diskusi strategis bersama pemerintah daerah mengenai potensi energi dan sumber daya mineral yang dapat dikembangkan di Kabupaten Sarmi.

IMD00280ada

Bapemperda DPRD Kabupaten Sarmi Gelar RDP Bahas Sinkronisasi Perda 2004–2024

, 0

Petam, Selasa (01 Juli 2025) — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sarmi melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Asisten I Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi, Bagian Hukum Setda, serta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, yakni Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Rapat yang digelar di Ruang Rapat Utama DPRD Kabupaten Sarmi tersebut membahas evaluasi dan sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah dibentuk sejak tahun 2004 hingga tahun 2024 di Kabupaten Sarmi. Pembahasan ini bertujuan untuk memastikan seluruh Perda yang berlaku tetap relevan, selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, serta sesuai dengan kebutuhan dan dinamika pembangunan daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Sarmi, Harius Bahi, S.E., S.H., M.Si. Dalam arahannya, Ketua Bapemperda menekankan pentingnya penataan regulasi daerah agar tidak terjadi tumpang tindih aturan serta memastikan efektivitas implementasi Perda di lapangan.

“Melalui rapat dengar pendapat ini, Bapemperda ingin memperoleh masukan yang komprehensif dari pemerintah daerah dan OPD teknis terkait pelaksanaan Perda, sekaligus melakukan pemetaan Perda yang perlu direvisi, disesuaikan, atau bahkan dicabut,” ujar Harius Bahi.

Para peserta rapat secara aktif menyampaikan laporan, pandangan, serta kendala yang dihadapi dalam penerapan Perda sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing OPD. Masukan tersebut menjadi bahan penting bagi Bapemperda dalam menyusun langkah strategis pembentukan dan penyempurnaan regulasi daerah ke depan.

Melalui kegiatan ini, DPRD Kabupaten Sarmi berharap terciptanya harmonisasi regulasi daerah yang mendukung tata kelola pemerintahan yang baik, kepastian hukum, serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat Kabupaten Sarmi.

IMD00235dsn

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Dengar Pendapat Bersama Bagian Hukum Setda Terkait Sinkronisasi Perda

, 0

Petam — Senin 30 Juni 2025, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi dalam rangka sinkronisasi Peraturan Daerah (Perda) yang telah ditetapkan dan dilaksanakan sejak tahun 2006 hingga tahun 2025. Rapat tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi.

Rapat dengar pendapat ini dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., dan dihadiri oleh para anggota DPR Kabupaten Sarmi serta perwakilan dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sarmi.

Pelaksanaan rapat ini bertujuan untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap Perda-Perda yang berlaku, agar selaras dengan perkembangan regulasi, kebutuhan masyarakat, serta peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Sinkronisasi ini dinilai penting guna memastikan bahwa seluruh Perda yang ada masih relevan, efektif, dan dapat diimplementasikan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam rapat tersebut, Bagian Hukum Sekretariat Daerah memaparkan kondisi Perda-Perda yang telah berlaku sejak tahun 2006, termasuk Perda yang masih relevan untuk dipertahankan, Perda yang perlu dilakukan revisi, serta Perda yang sudah tidak sesuai dan perlu dicabut. DPR Kabupaten Sarmi melalui para anggota dewan memberikan masukan dan catatan strategis sebagai bahan pertimbangan dalam proses penataan regulasi daerah.

Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., dalam arahannya menegaskan bahwa sinkronisasi Perda merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah yang tertib regulasi dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Ia menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antara DPR Kabupaten Sarmi dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah agar ke depan tidak terjadi tumpang tindih regulasi.

Melalui rapat dengar pendapat ini, DPR Kabupaten Sarmi berharap proses sinkronisasi Perda dapat berjalan secara menyeluruh dan berkelanjutan, sehingga menghasilkan regulasi daerah yang berkualitas, adaptif, dan mampu mendukung pembangunan daerah serta pelayanan publik di Kabupaten Sarmi.

IMD00206ss

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Dengar Pendapat Tindak Lanjut LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2024

, 0

Petam, Rabu 25 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Penjabat (Pj.) Sekretaris Daerah Kabupaten Sarmi, Eduard Dimomonmau, S.T., dan Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, Benony R. Wafumilena, S.Sos., M.Si., terkait tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Tahun Anggaran 2024.

Rapat tersebut dilaksanakan di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi dan dipimpin langsung oleh Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P. Turut hadir dalam rapat tersebut para pimpinan DPR Kabupaten Sarmi serta seluruh anggota dewan yang membidangi fungsi pengawasan.

Rapat dengar pendapat ini digelar sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPR Kabupaten Sarmi terhadap pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Dalam forum tersebut, DPR Kabupaten Sarmi meminta penjelasan dari Pemerintah Daerah terkait temuan-temuan yang tercantum dalam LHP BPK-RI Tahun Anggaran 2024, sekaligus langkah-langkah strategis yang telah dan akan dilakukan untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK.

Pj. Sekda Kabupaten Sarmi, Eduard Dimomonmau, S.T., dalam pemaparannya menjelaskan progres tindak lanjut atas rekomendasi BPK-RI, termasuk koordinasi yang telah dilakukan dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Ia menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Sarmi berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi BPK secara tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Plt. Kepala Inspektorat Kabupaten Sarmi, Benony R. Wafumilena, S.Sos., M.Si., memaparkan peran Inspektorat dalam melakukan pembinaan, pengawasan, serta monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK-RI. Ia juga menyampaikan bahwa Inspektorat terus mendorong OPD agar segera menyelesaikan rekomendasi yang masih menjadi catatan, baik yang bersifat administratif maupun substantif.

Ketua DPR Kabupaten Sarmi, Muhamat Asari Tiris, S.A.P., dalam arahannya menekankan pentingnya keseriusan Pemerintah Daerah dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK-RI sebagai bentuk komitmen terhadap tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. DPR Kabupaten Sarmi, kata Ketua DPR, akan terus melakukan pengawasan guna memastikan seluruh rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti secara optimal.

Melalui rapat dengar pendapat ini, DPR Kabupaten Sarmi berharap terjalin sinergi yang lebih kuat antara legislatif dan eksekutif dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, hasil rapat ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi bersama dalam rangka mencegah terulangnya temuan serupa pada tahun anggaran berikutnya serta mendorong terciptanya pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab.

IMD00121aa

DPR Kabupaten Sarmi Gelar Rapat Paripurna Pembahasan dan Penandatanganan Nota Kesepakatan Ranwal RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029

, 0

Petam, Senin 16 Juni 2025 — Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Sarmi melaksanakan Rapat Paripurna dalam rangka pembahasan serta penandatanganan Nota Kesepakatan Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029. Rapat paripurna tersebut berlangsung di Ruang Rapat Utama DPR Kabupaten Sarmi dan menjadi salah satu tahapan strategis dalam proses perencanaan pembangunan daerah lima tahun ke depan.

Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPR Kabupaten Sarmi, Kornelius Palobo, S.T., dan dihadiri langsung oleh Bupati Sarmi Dominggus Catue, S.K.M., M.Kes., serta Wakil Bupati Sarmi Hj. Jumriati, S.H. Selain itu, turut hadir Ketua DPR Kabupaten Sarmi, para Wakil Ketua DPR, seluruh Anggota DPR Kabupaten Sarmi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Sarmi, serta jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sarmi.

Rapat paripurna ini dilaksanakan sebagai bagian dari amanat peraturan perundang-undangan terkait penyusunan dokumen RPJMD, yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah terpilih. Dalam pembahasan tersebut, DPR Kabupaten Sarmi bersama Pemerintah Daerah membahas secara komprehensif arah kebijakan pembangunan, sasaran strategis, prioritas program, serta indikator kinerja pembangunan Kabupaten Sarmi untuk periode 2025–2029.

Dalam forum rapat, Bupati Sarmi menyampaikan penjelasan umum terkait substansi Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sarmi, yang memuat arah pembangunan daerah yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan antarwilayah, penguatan sumber daya manusia, serta tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. DPR Kabupaten Sarmi melalui pandangan dan masukan dari para anggota dewan turut memberikan catatan strategis sebagai bahan penyempurnaan dokumen RPJMD tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi menyampaikan pidato penutup Rapat Paripurna, yang menegaskan pentingnya sinergi dan kolaborasi antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Ketua DPR menekankan bahwa RPJMD bukan sekadar dokumen administratif, melainkan pedoman utama pembangunan daerah yang harus benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat Kabupaten Sarmi.

Lebih lanjut, Ketua DPR Kabupaten Sarmi berharap agar seluruh rekomendasi dan kesepakatan yang telah dibahas dalam rapat paripurna ini dapat ditindaklanjuti secara serius oleh Pemerintah Daerah pada tahapan penyusunan RPJMD berikutnya, sehingga dokumen yang dihasilkan bersifat realistis, terukur, dan mampu diimplementasikan secara efektif.

Sebagai puncak dari rangkaian kegiatan rapat paripurna, dilakukan penandatanganan Berita Acara Nota Kesepakatan Rancangan Awal RPJMD Kabupaten Sarmi Tahun 2025–2029 antara DPR Kabupaten Sarmi dan Pemerintah Kabupaten Sarmi. Penandatanganan ini menandai adanya persetujuan bersama antara lembaga legislatif dan eksekutif terhadap Rancangan Awal RPJMD, yang selanjutnya akan menjadi dasar dalam proses penyusunan rancangan akhir RPJMD sesuai ketentuan yang berlaku.

Melalui pelaksanaan rapat paripurna ini, DPR Kabupaten Sarmi menegaskan komitmennya dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, khususnya dalam memastikan bahwa arah pembangunan daerah lima tahun ke depan berjalan sejalan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Load More